Corporate Policy Manual

Piagam Direksi

Direksi mempunyai peran yang sangat penting dalam menjalankan usaha Perusahaan, sehingga diperlukan suatu Piagam (Charter) sebagai pedoman bagi Direksi dalam melaksanakan peran, wewenang, dan tanggung jawabnya untuk memenuhi kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.

Lebih dari itu, pengurusan Perusahaan yang berdasarkan pada prinsip-prinsip GCG, yaitu TARIF: transparansi (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), kemandirian (independency), dan kewajaran dan kesetaraan (fairness), diyakini akan dapat meningkatkan kinerja Perusahaan menjadi jauh lebih baik.

Adapun substansi yang terkandung dalam piagam tersebut dapat dilihat pada dokumen berikut:

 

Piagam Dewan Komisaris

Dewan Komisaris mempunyai peran yang sangat penting dalam pengawasan jalannya  usaha Perusahaan.  Untuk itu  diperlukan suatu Piagam Dewan Komisaris sebagai pedoman bagi Dewan Komisaris dalam  melaksanakan peran, wewenang dan tanggung jawabnya.

Dengan adanya Piagam ini, Dewan Komisaris  dapat bertindak dan bersikap berdasarkan prinsip-prinsip GCG  yang dapat menegaskan tentang dan memberikan teladan atas pelaksanaan etika, nilai-nilai Perusahaan dan peraturan perundangan yang berlaku kepada seluruh insan Darma Henwa dan pihak-pihak lainnya yang terkait.

Adapun substansi yang terkandung dalam piagam tersebut dapat dilihat pada dokumen berikut:

 
 
Piagam Komite Audit

Komite Audit adalah suatu komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. Fungsi utama Komite Audit adalah membantu Dewan Komisaris dalam memenuhi tanggung jawab pengawasannya terhadap proses pelaporan keuangan, penerapan pengelolaan risiko usaha dan keuangan serta sistem pengendalian internal terkait, audit, dan penerapan corporate governance dalam pengelolaan Perusahaan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit mengadakan rapat dengan Dewan Komisaris, Direksi, Risk Management Officer, Manajer, Auditor Internal, dan Auditor Eksternal. Komite Audit mengandalkan informasi yang diperoleh dari Direksi, Risk Management Officer, Manajer, Auditor Internal dan Auditor Eksternal dalam melaksanakan peran pengawasannya. Komite Audit melaksanakan peran dan fungsinya sesuai dengan peraturan perundangan yang disyaratkan oleh Bapepam – LK dan Bursa Efek Indonesia (BEI), dan sesuai dengan instruksi yang diterima dari Dewan Komisaris, serta mengacu pada Manual Komite Audit Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI).

Adapun substansi yang terkandung dalam piagam tersebut dapat dilihat pada dokumen berikut:

 
 
Komite Audit

Komite Audit dibentuk oleh Dewan Komisaris untuk membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan atas pelaksanaan fungsi Direksi dalam mengelola Perusahaan sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Seluruh anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris dan dilaporkan dalam RUPS.

Anggota Komite Audit memiliki pengetahuan, latar belakang pendidikan, serta pengalaman di bidang akuntansi, keuangan, audit, dan teknis operasional Perusahaan yang dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan tugasnya sebagai Komite Audit.

Komite Audit PT Darma Henwa Tbk beranggotakan :

KetuaHannibal S. Anwar

Anggota :

  1. Setiyono Miharjo
  2. Indra Safitri, SH, MM, CRMP, QIA
 
 
Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi

Untuk   mendorong agar Perusahaan dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip GCG dan untuk mewujudkan ketentuan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi, Dewan Komisaris membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi, yang bekerja secara kolektif, profesional dan independen. Komite Nominasi dan Remunerasi berperan untuk membantu Dewan Komisaris dalam mengelola hal-hal yang berhubungan dengan aktivitas nominasi dan remunerasi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi.

Dalam menjalankan peran dan wewenangnya,  disusunlah Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi yang merupakan acuan bagi pelaksanaan kegiatan Komite Nominasi dan Remunerasi, sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundangan lainnya.

Adapun substansi yang terkandung dalam piagam tersebut dapat dilihat pada dokumen berikut:

 
 

Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi dibentuk dengan tujuan untuk membantu Dewan Komisaris dalam mengelola hal-hal yang berhubungan dengan aktivitas nominasi dan remunerasi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi.

Komite Nominasi dan Remunerasi memiliki kemampuan, pengetahuan, dan latar belakang yang berhubungan dengan lingkup aktivitasnya di bidang nominasi dan remunerasi. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi adalah :

Ketua : Hannibal S. Anwar

Anggota :

  1. Saptari Hoedaja
  2. Endang Ruchijat

Piagam Komite Good Corporate Governance

Untuk mendorong agar Perusahaan dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip GCG serta melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan PP No. 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, maka Dewan Komisaris membentuk Komite GCG, yang bekerja profesional dan independen secara kolektif membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan serta pemberian nasihat yakni memantau dan memastikan diterapkannya Good Corporate Governance secara efektif dan berkelanjutan di Darma Henwa.

Piagam Komite GCG disusun sebagai pedoman bagi Komite GCG dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan perundangan.

 
 
Komite Good Corporate Governance

Komite GCG bertugas membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan serta pemberian nasihat yakni memantau dan memastikan diterapkannya Good Corporate Governance secara efektif dan berkelanjutan di Darma Henwa.

Anggota Komite GCG memiliki pengetahuan, latar belakang pendidikan, serta pengalaman di bidang akuntansi, keuangan, audit, dan teknik operasional Perusahaan. Seluruh anggota Komite GCG memiliki kemampuan yang dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan tugas sebagai Komite GCG. Saat ini, pembahasan mengenai pembentukan Komite GCG masih berlangsung dalam lingkup internal Perusahaan.

 

Piagam Komite Manajemen Risiko

Untuk mendorong agar Perusahaan dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip GCG sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka Dewan Komisaris membentuk Komite Manajemen Risiko, yang bekerja profesional dan independen secara kolektif membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan serta pemberian nasihat kepada Direksi terhadap fungsi-fungsi yang berhubungan dengan Mitigasi dan Pengendalian Risiko Perusahaan.

Piagam Komite Manajemen Risiko disusun sebagai dasar atau acuan pelaksanaan kegiatan Komite Manajemen Risiko, sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundangan lainnya.

 

Komite Manajemen Risiko

Komite Manajemen Risiko bertugas membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan serta pemberian nasihat kepada Direksi terhadap fungsi-fungsi yang berhubungan dengan Mitigasi dan Pengendalian Risiko Perusahaan.

Anggota Komite Manajemen Risiko memiliki pengetahuan, latar belakang pendidikan, serta pengalaman di bidang akuntansi, keuangan, audit, dan teknik operasional Perusahaan. Seluruh anggota Komite GCG memiliki kemampuan yang dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan tugas sebagai Komite Manajemen Risiko.

Saat ini, pembahasan mengenai pembentukan Komite Manajemen Risiko masih berlangsung dalam lingkup internal Perusahaan.

 

Hubungan Afiliasi (Affiliated Relations)

Perusahaan menjamin independensi seluruh tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi agar tidak terjadi benturan kepentingan. Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan diwajibkan untuk melaporkan hubungan afiliasi yang ada dan melaporkannya dalam Laporan Tahunan Perusahaan.

Setiap transaksi Perusahaan yang mengandung unsur afiliasi akan dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.