Praktik Tata Kelola

Tata Kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance atau GCG) merupakan elemen penting dalam mewujudkan PT Darma Henwa Tbk sebagai perusahaan yang dikelola secara profesional, transparan, menjunjung tinggi etika dan patuh terhadap peraturan perundangan dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi Perusahaan. Perusahaan telah menyusun kebijakan tata kelola yang berfungsi untuk mengendalikan, mengawal, dan bertanggung jawab atas implementasi GCG di lingkungan bisnis Perusahaan.

Perusahaan meyakini pengembangan GCG yang selaras dengan best practices secara konsisten berimplikasi positif bagi Perusahaan karena mendorong terciptanya pengelolaan Perusahaan berdasarkan prinsip-prinsip GCG, yaitu Transparency, Accountability, Responsibility, Independent, dan Fairness (TARIF).

Sebagai wujud penerapan prinsip-prinsip tersebut, Perusahaan mengupayakan untuk mengadopsi standar yang berlaku baik standar internasional dan juga standar yang berlaku di Indonesia.

  1. Standar GCG yang berlaku di Internasional, seperti Principles of Corporate Governance yang direvisi pada tahun 2004 oleh negara-negara Organization for Economic and Development (OECD),
  2. Pedoman GCG yang berlaku di Indonesia, seperti Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 Tentang Perusahaan Terbatas, Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Pasar Modal, Pedoman Umum GCG dari Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) tahun 2006.

Konsep penerapan prinsip-prinsip GCG dalam organisasi Perusahaan berlandaskan pada komitmen untuk menciptakan Perusahaan yang transparan, akuntabel, dan terpercaya melalui manajemen bisnis yang dapat dipertanggungjawabkan. Penerapan praktik-pratik GCG menjadi salah satu langkah penting bagi Perusahaan untuk meningkatkan dan memaksimalkan nilai Perusahaan, mendorong pengelolaan bisnis yang profesional, transparan, dan efisien. Lebih lanjut, Dewan Komisaris, Direksi, serta seluruh karyawan berkomitmen untuk menerapkan praktik-praktik GCG dalam pengelolaan kegiatan usaha Perusahaan. Kesadaran akan pentingnya GCG bagi Perusahaan adalah karena keinginan untuk menegakkan integritas dalam menjalankan bisnis yang sehat dan berkesinambungan.

Adapun tujuan penerapan praktik terbaik GCG yang dilaksanakan oleh Perusahan,antara lain :

  • Mempercepat tercapainya visi, misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan Perusahaan.
  • Memaksimalkan nilai Perusahaan dengan cara meningkatkan penerapan prinsip-prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kewajaran dalam pelaksanaan kegiatan Perusahaan.
  • Memberikan keyakinan kepada Pemegang Saham bahwa Perusahaan dikelola secara baik dan benar agar dapat memberikan hasil yang wajar dan bernilai tinggi.
  • Terlaksananya pengelolaan Perusahaan secara profesional, transparan, dan efisien.
  • Terciptanya pengambilan keputusan oleh seluruh organ Perusahaan yang didasarkan pada nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  • Terlaksananya tanggung jawab sosial Perusahaan terhadap stakeholders.
  • Penerapan prinsip-prinsip GCG akan meningkatkan citra dan kinerja Perusahaan serta meningkatkan nilai Perusahaan bagi Pemegang Saham.

Struktur tata kelola Perusahaan memasukan beberapa aspek penting yang berperan untuk penguatan kontrol dan pengelolaan terhadap perusahaan, terdiri dari organ utama yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Direksi, serta organ pendukung yang meliputi Sekretaris Perusahaan, Manajemen Risiko, Sistem Pengendalian Internal, serta Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris.

RUPS merupakan organ tata kelola perusahaan yang menjadi wadah para pemegang saham untuk mengambil keputusan dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan. RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris. Meski demikian, RUPS dan/atau Pemegang Saham tidak dapat melakukan intervensi terhadap fungsi, tugas, dan wewenang Dewan Komisaris serta Direksi.

Dewan Komisaris merupakan organ tata kelola perusahaan yang secara kolektif melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi saran dan masukan kepada Direksi. Dewan Komisaris juga memiliki tugas untuk melakukan pemantauan terhadap efektivitas praktek GCG yang ditetapkan Perusahaan.

Direksi merupakan organ perusahaan yang bertugas dan bertanggung jawab secara kolegial dalam melaksanakan pengurusan Perusahaan sesuai kepentingan dan tujuan Perusahaan serta bertindak selaku pimpinan dalam pengurusan tersebut. Dewan Komisaris dan Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.

Untuk memaksimalkan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris memiliki Komite Audit yang bertugas untuk membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan atas pelaksaan fungsi Direksi dalam mengelola Perusahaan sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Kebijakan Tata Kelola Perusahaan dilaksanakan oleh Perusahaan dengan memberlakukan Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance Policy), Etika Usaha dan Pedoman Perilaku (Code of Conduct, COC), Piagam (Charter) Dewan Komisaris,  Piagam Direksi, Piagam Komite Audit, Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi, Piagam Komite GCG, Piagam Komite Manajemen Risiko, dan Whistle Blowing System.

Adapun substansi yang terkandung dalam Kebijakan Tata Kelola Perusahaan, terangkum dalam dokumen berikut: